Rapat Paripurna DPRD tentang Usulan dan Inisiatif Ranperda, Dilakukan secara Daring

  • Admin Kominfosandi
  • 22 Pebruari 2021

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buleleng yang berisikan tentang Ranperda usulan Pemerintah dan Ranperda usulan/inisiatif Legislatif dilaksanakan secara daring pada hari Senin, 22 Februari 2021. Rapat paripurna ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna, SH yang bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Buleleng. Kepala Dinas Kominfosanti, Dr. Drs I Ketut Suweca, M.Si, didampingi oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian, I Putu Suryada Santhi, mengikuti secara daring pelaksanaan rapat paripurna ini, bertempat di ruang rapat Dinas Kominfosanti.

Dalam rapat paripurna ini, disampaikan nota pengantar Bupati Buleleng atas dua (2) Ranperda usulan pemerintah yaitu: Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Menara Telekomunikasi. Dalam nota pengantar Bupati Buleleng yang dibacakan oleh Wakil Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp. OG disampaikan bahwa rancangan Perda Kabupaten Buleleng tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diajukan sesuai dengan amanat UU Nomor 41 Tahun 2009 sedangkan sedangkan Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Menara Telekomunikasi diajukan berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 perihal Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009.

Selain Ranperda melalui usulan Pemerintah, disampaikan pula nota pengantar Ranperda usulan/inisiatif legislatif (DPRD), yaitu Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Nota pengantar Ranperda ini dibacakan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng, Luh Hesti Ranitasari, SE. MM. Dalam penyampaiannya disampikan bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng belum memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga berdasarkan hasil analisis data eksisting serta kajian yuridis, sosiologis dan filosofis disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Perlu memiliki Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Dalam akhir penyampaian masing – masing nota pengantar, disampaikan pula harapan agar nantinya ada pembahasan rapat – rapat lanjutan sehingga nantinya Ranperda ini dapat ditetapkan menjadi Perda (Peraturan Daerah). (Sekretariat/Pt.Suryada Santhi)

Share Post :